Tren Peningkatan Lansia dan Pajak Manfaat Pensiun di Indonesia
Data terbaru menunjukkan peningkatan jumlah lansia di Indonesia serta skema pajak yang berlaku pada manfaat pensiun, penting bagi pensiunan.
IKLAN
Memuat slot top-leaderboard…
Berita Terbaru
Update terakhir:
Pajak atas Uang Pensiun: Skema Lump Sum dan Berkala di Indonesia
Di Indonesia, pajak pensiun dikenakan saat manfaat dibayarkan, dengan PPh 21 final untuk lump‑sum dan tarif progresif untuk pembayaran berkala.
Mahkamah Konstitusi Terima Uji Materiil Pajak Pensiun
Mahkamah Konstitusi terima dua uji materiil atas pajak pensiun, pesangon, THT, dan JHT, mengklaim bertentangan dengan UUD 1945; kasus ini menguji
Pensiun Kecil di Inggris 1979 Masih Dipajaki, Thatcher Ubah Pajak
Pada 1979 pensiun kecil di Inggris masih dipajaki; Thatcher ubah dengan reformasi pajak pensiun EET, Indonesia kini cakupannya 15,8 %.
Pensiun di Usia Tua: JHT, Pajak, dan Kemandirian Finansial
Berita menyoroti pengalaman pensiunan Jakarta mencairkan JHT, tantangan pajak, serta rencana pemerintah memperluas pensiun di tengah pertumbuhan
Skema Pajak Pensiun Indonesia Model EET dan Tantangan Partisipasi
Indonesia pakai model EET untuk pajak pensiun: iuran formal dapat dikurangkan, pencairan dikenai pajak; 16 % pekerja terdaftar, aset pensiun 60 % PDB
RUPSLB 2025 BEI Disetujui, Rencana Penguatan Pasar Modal 2026
Pada 29 Oktober 2025 BEI menggelar RUPSLB dan menyetujui rencana penguatan pasar modal 2026, likuiditas, penambahan efek, dan 2 juta investor baru.
Subsidi Silang Pajak Karbon Reduksi Beban PPh Rendah
Pemerintah rencanakan subsidi silang, alokasikan pajak karbon untuk menurunkan tarif PPh bagi pajak pendapatan rendah hingga menengah, beban fiskal
Aturan PPh Pasal 21 DTP untuk Pariwisata Berlaku Oktober 2025
PMK 72/2025 memperluas insentif PPh Pasal 21 DTP ke 77 KLU pariwisata, berlaku Oktober‑Desember 2025 bagi pegawai dengan gaji ≤ Rp10 juta per bulan.
DJBC Gencar Edukasi Kepabeanan dan Cukai bagi Mahasiswa
DJBC menggelar kuliah umum di beberapa universitas pada 30 Oktober 2025 untuk meningkatkan literasi kepabeanan dan cukai serta kerja sama akademik.
Pemerintah Perluas Insentif PPh 21 DTP untuk Hotel dan Pariwisata
PMK 72/2025 memperluas insentif PPh 21 DTP ke hotel, restoran, kafe, dan pariwisata, menambah take‑home pay karyawan sekitar Rp400‑600 ribu per bulan.
PMK 72/2025 Daftar Sektor Pariwisata untuk Insentif PPh 21 DTP
Kemenkeu terbitkan PMK 72/2025 yang mencantumkan hotel, klub malam, karaoke sebagai penerima insentif PPh 21 DTP; UMKM tax extension disiapkan.