Predictive Compliance: Solusi Kurangi Sengketa Pajak Indonesia
Data analytics dapat deteksi potensi sengketa pajak, mengurangi beban administrasi, dan tingkatkan kepastian hukum bagi wajib pajak serta investor.
IKLAN
Memuat slot top-leaderboard…
Berita Terbaru
Update terakhir:
Purbaya Optimistis Menang Kasus PPh Pesangon dan Pensiun di MK
Menkeu Purbaya yakin pemerintah akan menang uji materiil pajak pesangon dan pensiun di MK, sementara penggugat minta tarif progresif dihapus.
Siapkan Akun Coretax & Sertifikat Elektronik untuk Lapor SPT
Wajib pajak harus mengaktifkan akun Coretax dan membuat sertifikat elektronik sebelum pelaporan SPT Tahunan 2026, karena prosesnya akan digital.
Presiden Korea Selatan Siapkan Insentif Pajak untuk Seniman
Presiden Lee Jae Myung mengumumkan insentif pajak bagi seniman dan pembuat konten webtoon, untuk memperkuat industri budaya Korea.
Wajib Pajak Luar Negeri Jual Aset di Indonesia, PPh 26 Efektif 5%
WPLN yang jual harta di Indonesia dikenakan PPh Pasal 26 20% atas penghasilan neto 25%, menjadi 5% dari harga jual, kecuali penjualan ≤ Rp10 juta.
Purbaya Lakukan Sidak Mendadak di Pelabuhan Tanjung Priok
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan sidak mendadak di Pelabuhan Tanjung Priok untuk memeriksa jalur hijau impor dan berjanji cek acak
Dari Konfrontasi ke Kolaborasi: Cooperative Compliance Pajak
Artikel membahas peralihan kebijakan pajak dari pemeriksaan konfrontatif ke cooperative compliance, menyoroti wajib pajak, TCF, dan manfaat
Menkeu Yudhi Sadewa Purbaya: Coretax Lemah, Penyebab Lambat
Menkeu Yudhi Sadewa Purbaya menyebut Coretax desain kurang canggih, memperlambat pajak, dan mengumumkan evaluasi dan saluran pengaduan baru.
Menteri Keuangan Purbaya Tolak Anggaran untuk Pusat Keuangan
Menteri Keuangan Purbaya menegaskan tidak ada alokasi anggaran untuk pusat keuangan atau family office, fokus pada program prioritas pemerintah.
Cara Daftar Akun Coretax DJP untuk Wajib Pajak Baru
Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan dua cara pendaftaran akun Coretax: aktivasi lewat menu Coretax atau lewat Lupa Kata Sandi, dengan panduan email.
Perubahan SPT Masa PPN 2025: Empat Jenis Baru dan Lampiran PKP
Direktorat Jenderal Pajak terbitkan PMK 81/2024 serta Perdirjen PER‑11/PJ/2025 dan PER‑12/PJ/2025, menambah empat jenis SPT Masa PPN baru dan enam
KPK Dorong Penegakan Pajak Multi‑Door di Rapimnas III DJP
Ketua KPK Setyo Budiyanto tekankan penegakan pajak lewat pendekatan multi‑door, melibatkan TPPU dan korupsi, tingkatkan keadilan dan kepercayaan