Kerugian Negara Akibat Impor Baju Bekas Ilegal Capai Rp7,1
Penelitian NEXT Indonesia Center menemukan selisih bea cukai US$591 juta (≈Rp7,1 triliun) impor baju bekas ilegal 2005‑2024, akibat kerugian negara.
IKLAN
Memuat slot top-leaderboard…
Berita Terbaru
Update terakhir:
Digitalisasi Pajak untuk Capai Target 2026 dan Pertumbuhan
Target pajak 2026 Rp2,692 triliun, 12,8% lebih tinggi dari 2025, ekonomi tumbuh 5%. Digitalisasi diharapkan mempermudah administrasi dan tingkatkan
Trump dan Xi Sepakati Penurunan Tarif dan Ekspor Logam Langka
Donald Trump dan Xi Jinping turunkan tarif impor barang China menjadi 47 persen, longgarkan ekspor logam jarang, dan hidupkan impor kedelai AS.
Ancaman Impor Pakaian Bekas Ilegal bagi Pendapatan dan UMKM
Direktur NEXT sebutkan lima ancaman impor pakaian ilegal: hilangnya bea, persaingan tidak adil, pelanggaran hukum, manipulasi faktur, risiko
PPh 21 DTP Harus Dibayar Tunai ke Pegawai, Bukan Perusahaan
PMK No 72/2025 mewajibkan pembayaran tunai PPh 21 DTP kepada pegawai industri dan pariwisata; tidak dianggap penghasilan kena pajak.
Anggaran MBG Terserap Rp35,6 Triliun, Cakupan 40 Juta Penerima
Badan Gizi Nasional melaporkan realisasi anggaran Makan Bergizi Gratis sebesar Rp35,6 triliun, setara 50,1 % dari pagu, dan menargetkan 40 juta
Purbaya Jaga Kepercayaan Rakyat di Hari Oeang ke-79
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tekankan kepercayaan publik dalam upacara Hari Oeang ke-79, soroti tema “Kemenkeu Satu, Kawal Asta Cita” serta
Pemerintah Mudahkan Perizinan dan Tambah Insentif Pajak Investor
Pemerintah terbitkan PP 28/2025 untuk perizinan berbasis risiko, terapkan fiktif positif pada 132 izin, serta tambah insentif pajak seperti tax
Tim Bapenda Palangka Raya Razzia 70 Kendaraan Nunggak Pajak
Tim Bapenda Palangka Raya pada 30 Okt 2025 menjerat 70 unit PKB tertunggak > Rp34 juta; Samsat keliling fasilitasi pembayaran Rp15 juta di lokasi.
Purbaya Yudhi Sadewa: Ekonomi Indonesia Melambat Saat Menkeu
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui perlambatan ekonomi Indonesia sejak penunjukannya, menyebut kebijakan fiskal‑moneter kurang tepat dan
DTSEN Dukung Penerimaan Pajak Berkelanjutan di Indonesia
Presiden perintahkan 18 kementerian integrasikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memperluas basis pajak, meningkatkan
Mahkamah Konstitusi Tolak Uji Materiil Pajak Pensiun
Pada 30 Oktober 2025 Mahkamah Konstitusi menolak gugatan uji materiil atas pajak pensiun dalam UU No.7/2021, menyatakan permohonan tidak jelas dan