Cara Mengisi Aplikasi All Indonesia untuk WNI yang Baru Tiba
All Indonesia adalah aplikasi deklarasi kedatangan; WNI yang kembali mengisi kartu lewat mobile app H‑3‑H, mencakup kesehatan, karantina, dan QR Code.
IKLAN
Memuat slot top-leaderboard…
Berita Terbaru
Update terakhir:
PMK 68/2025 Tambah Bea Keluar 25% untuk Getah Pinus
Kemenkeu terbitkan PMK No.68/2025 yang menambah bea keluar 25% untuk getah pinus, menurunkan tarif kakao, dan kelapa sawit. Mulai 22 Oktober 2025
Urgensi Aturan Domestik untuk Offshore Indirect Transfer of Asset
Offshore indirect transfer of asset dapat menghindari pajak; Indonesia belum punya aturan komprehensif, sehingga regulasi baru diperlukan.
Pemerintah Terapkan Tarif Baru untuk Ekspor Biji Kakao
PMK No. 69/2025 yang dikeluarkan Menteri Keuangan menggantikan PMK 30/2025, mengatur tarif ekspor biji kakao dan kelapa sawit berlaku 22 Oktober 2025.
AI Generatif untuk Dokumentasi Transfer Pricing di Indonesia:
AI seperti ChatGPT dan TPGenie otomatis susun dokumen TP, mempercepat transfer pricing. Infrastruktur digital terbatas menghambat adopsi di Indonesia.
Dirjen Pajak Pecat 39 Pegawai dalam 4 Bulan, 2 Ditetapkan OTT
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto umumkan pemecatan 39 pegawai karena fraud dan suap, serta OTT yang menangkap 2 pegawai pada rapimnas 16 Oktober 2025.
Pemkot Palembang Capai 65% Pajak Kejar Rp408 Miliar Sebelum Tahun
Bapenda Kota Palembang kumpulkan Rp761,5 miliar (65,09% target Rp1,17 triliun) dan berupaya raih sisa Rp408,5 miliar dalam dua bulan terakhir 2025.
Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau Tambah, Sumenep Siap Beroperasi
DJBC mengumumkan aglomerasi pabrik hasil tembakau di Sumenep, Jawa Timur, siap beroperasi. Tiga APHT lain sudah aktif di Kudus, Soppeng, dan Mataram.
PT ENI Diserahkan ke Kejari Gresik karena Tak Setorkan PPN
DJP serahkan tersangka FA, direktur PT ENI, ke Kejari Gresik atas tidak menyampaikan atau memalsukan SPT PPN Mar‑2019‑Okt‑2023, kerugian Rp2,51
Infografis Pajak Daerah: Jenis dan Tarif Maksimum Menurut UU HKPD
Infografis menampilkan jenis pajak daerah dan tarif maksimum yang diatur dalam UU HKPD, memudahkan wajib pajak melihat batas kewajiban masing‑masing.
DJP Jakarta Timur Luncurkan Taxpayer Charter Tegaskan Hak Wajib
Kanwil DJP Jakarta Timur meluncurkan Taxpayer Charter pada 15 Oktober 2025, hak dan kewajiban wajib pajak serta perkuat kemitraan kantor pajak.
Cara Kerja P3B Menghilangkan Pajak Berganda pada Penghasilan
P3B mengatur alokasi hak pemajakan antara negara sumber dan domisili, memakai metode pembebasan atau kredit untuk menghindari pajak berganda pada