Cara Laporkan Angsuran PPh 25 via Coretax Wajib Pajak Tertentu
PER-11/PJ/2025 mengharuskan wajib pajak tertentu mengirim Laporan Angsuran PPh 25 via Coretax tiap tiga bulan, batas 20 hari.
IKLAN
Memuat slot top-leaderboard…
Berita Terbaru
Update terakhir:
Pemerintah Tangung Enam Persen PPN Tiket Pesawat Ekonomi Nataru
PMK No 71/2025 bagi tiket pesawat ekonomi: 11% dibagi 5% penumpang, 6% pemerintah untuk tiket 22 Okt‑10 Jan, membantu daya beli selama libur Nataru.
Solusi NITKU Cabang yang Tidak Muncul di Coretax bagi Drafter
Kring Pajak jelaskan cara menambah PIC Cabang di Coretax agar drafter mengakses NITKU cabang yang tidak muncul, edit profil dan bersihkan cache.
Keputusan WP Non‑Aktif Diterbitkan Maksimum 5 Hari Kerja
Menurut Kring Pajak, keputusan penetapan non‑aktif harus keluar lima hari kerja setelah surat atau bukti elektronik diterima; konfirmasi ke KPP.
BGN Perintahkan Semua Mitra MBG Kembalikan Sisa Dana ke Kas
BGN menginstruksikan semua mitra pelaksana program Makan Bergizi Gratis mengembalikan sisa dana ke kas negara lambat 31 Desember 2025 jaga
DJP Siapkan Insentif Pajak untuk Industri Film Nasional
Direktorat Jenderal Pajak menyiapkan insentif pajak terjangkau bagi produsen film dalam negeri untuk menyeimbangkan beban pajak dengan film impor dan
Bekasi Pertimbangkan Penghapusan Denda PBB untuk Percepat Piutang
Pemkab Bekasi akan menghapus denda PBB untuk mempercepat pencairan piutang Rp1 triliun, penurunan transfer pusat dan kepatuhan wajib pajak rendah.
Bupati Langkat Tuntaskan Randis Nunggak Pajak dengan 5 Instruksi
Bupati Langkat Syah Afandin perintahkan Sekda dan OPD audit kendaraan dinas yang belum bayar PKB, perbaiki data, koordinasi Bapenda, dan beri sanksi.
DJP Ingatkan UMKM Jangan Pecah Usaha demi Insentif PPh Final 0,5%
DJP mengingatkan UMKM agar tidak memecah usaha demi insentif PPh Final 0,5 % omzet Rp500 juta–Rp4,8 miliar;tinggi pajak dihitung atas laba bersih
Kasus AR di KPP Tigaraksa Masih Diselidiki Dirjen Pajak
Direktorat Jenderal Pajak masih menyelidiki laporan dugaan pemalakan oleh account representative KPP Pratama Tigaraksa, menunggu keterangan pelapor.
DJP Pantau Wajib Pajak Potensial Hadapi Shortfall 2025
Direktorat Jenderal Pajak perketat pengawasan wajib pajak lewat micro‑management untuk hindari shortfall 2025, setelah pajak turun 4,4 % hingga
KPK Soroti Tambang Emas Ilegal di Lombok, Pajak Rp1,08 Trln
KPK temukan tambang emas ilegal dekat Mandalika, Lombok, yang hasil 3 kg emas per hari. Potensi pajak tak terbayar diperkirakan Rp1,08 triliun per