Nilai SP2DK DJP 2024 Mencapai Rp100,96 Triliun Naik 376 Persen
Direktorat Jenderal Pajak melaporkan nilai SP2DK yang diterbitkan pada 2024 mencapai Rp100,96 triliun, naik 376,67% dibanding 2023, sementara nilai
IKLAN
Memuat slot top-leaderboard…
Berita Terbaru
Update terakhir:
PMK 78/2025 Atur Kebutuhan Jabatan Fungsional Keuangan
Menteri Keuangan Purbaya terbitkan PMK 78/2025, ganti PMK 37/2020, beri pedoman 5‑tahun perhitungan jabatan fungsional keuangan negara sesuai PANRB
LNSW Perkuat Pengawasan Cegah Underinvoicing Ekspor Impor
LNSW pakai data untuk memantau kepatuhan dokumen ekspor‑impor, deteksi potensi underinvoicing, serta dukung penerimaan pajak dan bea cukai.
OECD Catat Tarif PPh Badan Global Stabil di Sekitar 21 Persen
OECD melaporkan corporate statutory tax rate 21,2 % pada 2025, dengan tarif efektif 20,5 % karena depresiasi dipercepat, menghentikan penurunan
Pembekuan NPPBKC: Syarat dan Mekanisme Pemberlakuan Kembali
PMK 66/2018 s.d. 68/2023 mengatur pembekuan NPPBKC, syarat pencabutan, dan pemberlakuan kembali lewat keputusan hakim atau perbaikan dalam 60‑90 hari.
Bupati Deli Serdang Catat Rekor Pajak Daerah Rp1,01 Triliun
Pemkab Deli Serdang, Sumatera Utara, mencatat penerimaan pajak daerah Rp1,01 triliun hingga awal Desember 2025, tertinggi dalam sejarah, dan
Program Makan Bergizi Gratis Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional
BGN melaporkan program Makan Bergizi Gratis melibatkan 16.503 SPPG, menyerap 1,5 juta tenaga kerja, meningkatkan konsumsi rumah tangga, dan dibiayai
Penerbitan Bukti Potong PPh 21 bagi Pegawai yang Pindah Kerja
Panduan penerbitan Bukti Potong PPh 21 (BPA1) dan BPMP bagi pegawai yang berhenti lalu kembali bekerja dalam tahun yang sama, sesuai PMK 168/2023.
China Siapkan Penutupan Akun Influencer yang Langgar Pajak
China (CAC) mengumumkan penutupan akun influencer yang melanggar pajak, termasuk penutupan streaming pada dua akun di Douyin dan Kuaishou.
DJBC Tingkatkan Penindakan Barang Kena Cukai Ilegal di Seluruh
DJBC laporkan penyitaan 954 juta batang rokok dan 19.511 botol minuman beralkohol ilegal Januari‑Oktober 2025, upaya tingkatkan penerimaan negara.
NTT Beri Keringanan PKB 24,6%‑29% untuk Sambut HUT dan Natal 2025
Provinsi Nusa Tenggara Timur beri potongan PKB hingga 29% dan hapus denda, berlaku sampai 31 Desember 2025, dorong pembayaran waktu dan tingkatkan
Pemerintah Atur Pemecahan Kode HS Produk Kecantikan Maklon
BPS akan memecah kode HS untuk produk kecantikan maklon luar negeri, mulai 2026, guna memetakan asal dan mendukung produksi dalam negeri.