Regulasi

PMK, UU, dan peraturan teknis terbaru terkait perpajakan dan fiskal.

Indonesia taxes pension benefits only when paid, applying a final PPh 21 rate for lump‑sum payouts and a progressive rate for regular installments.

Di Indonesia, pajak pensiun dikenakan saat manfaat dibayarkan, dengan PPh 21 final untuk lump‑sum dan tarif progresif untuk pembayaran berkala.

Mahkamah Konstitusi terima dua uji materiil atas pajak pensiun, pesangon, THT, dan JHT, mengklaim bertentangan dengan UUD 1945; kasus ini menguji

Indonesia’s Constitutional Court accepts two material‑test petitions challenging pension, severance, THT and JHT tax rules as unconstitutional,

Pada 1979 pensiun kecil di Inggris masih dipajaki; Thatcher ubah dengan reformasi pajak pensiun EET, Indonesia kini cakupannya 15,8 %.

1979 UK pension was taxed despite its small size; Thatcher’s reforms introduced tax‑deferral and the EET model, a system now reflected in Indonesia

Indonesia applies the EET tax model: contributions deductible, payouts taxable; 16 % of workers covered and assets target 60 % of GDP 2045.

Indonesia pakai model EET untuk pajak pensiun: iuran formal dapat dikurangkan, pencairan dikenai pajak; 16 % pekerja terdaftar, aset pensiun 60 % PDB

Indonesia plans a cross‑subsidy scheme using carbon tax revenue to cut income tax for low‑ and middle‑income earners, easing pressure and acceptance.

Pemerintah rencanakan subsidi silang, alokasikan pajak karbon untuk menurunkan tarif PPh bagi pajak pendapatan rendah hingga menengah, beban fiskal

PMK 72/2025 expands PPh 21 DTP incentive to 77 tourism KLU codes, effective Oct‑Dec 2025 for staff earning up to IDR 10 million per month.

PMK 72/2025 memperluas insentif PPh Pasal 21 DTP ke 77 KLU pariwisata, berlaku Oktober‑Desember 2025 bagi pegawai dengan gaji ≤ Rp10 juta per bulan.