Regulasi

PMK, UU, dan peraturan teknis terbaru terkait perpajakan dan fiskal.

Drivers reported motor stalling after filling Pertalite. Pertamina and Directorate General of Oil and Gas inspected SPBU on 29 October 2025 to verify

Pengendara melaporkan motor tersendat setelah mengisi Pertalite. Pertamina dan Ditjen Migas memeriksa beberapa SPBU pada 29 Oktober 2025 untuk cek

Buleleng regency extends Promo Merdeka tax amnesty and motor tax waiver to 15 Dec 2025, to clear PBB‑P2 arrears 1994‑2020 and avoid fines.

Pemkab Buleleng memperpanjang Promo Merdeka dan pemutihan denda PKB hingga 15 Des 2025, hapus tunggakan PBB‑P2 1994‑2020 serta bebas denda kendaraan

Target pajak 2026 Rp2,692 triliun, 12,8% lebih tinggi dari 2025, ekonomi tumbuh 5%. Digitalisasi diharapkan mempermudah administrasi dan tingkatkan

2026 tax target Rp2.692 trillion, 12.8% above 2025, economy up 5%. Digitalization should simplify administration and raise taxpayer trust.

The NEXT executive lists five risks of clothing imports: revenue loss, unfair competition, violations, invoice fraud and health hazards.

Direktur NEXT sebutkan lima ancaman impor pakaian ilegal: hilangnya bea, persaingan tidak adil, pelanggaran hukum, manipulasi faktur, risiko

PMK No 72/2025 requires cash payment of PPh 21 DTP to employees in manufacturing and tourism; the amount is not treated as taxable income.

PMK No 72/2025 mewajibkan pembayaran tunai PPh 21 DTP kepada pegawai industri dan pariwisata; tidak dianggap penghasilan kena pajak.

Pemerintah terbitkan PP 28/2025 untuk perizinan berbasis risiko, terapkan fiktif positif pada 132 izin, serta tambah insentif pajak seperti tax

The government issued Regulation No. 28/2025 on risk‑based licensing, introduced a positive‑fiction system for 132 permits, and expanded tax