Regulasi

PMK, UU, dan peraturan teknis terbaru terkait perpajakan dan fiskal.

Direktorat Jenderal Pajak mengonfirmasi melalui uji pembuktian tidak ada penyalahgunaan P3B oleh Wajib Pajak Luar Negeri, memperkuat kepastian pajak.

Indonesia's tax authority confirmed through verification that no misuse of the P3B mechanism occurred for foreign taxpayers, reinforcing tax

Finance Regulation No.71/2025 subsidizes 6% of VAT on domestic economy-class air tickets bought 22 Oct‑10 Jan 2025/26 and flown 22 Dec‑10 Jan;

PMK No.71/2025 beri insentif PPN 6% untuk tiket pesawat domestik ekonomi yang dibeli 22 Okt‑10 Jan 2025/26 dan terbang 22 Des‑10 Jan; penumpang hanya

Indonesia proposes a biodiversity loss tax to fund forest rehabilitation, protect indigenous rights, and accelerate the green economy transition.

Indonesia mengusulkan pajak atas hilangnya keanekaragaman hayati untuk mendanai rehabilitasi hutan, melindungi hak adat, dan mempercepat ekonomi

BKPM and the Finance Ministry are reviewing multi‑stage tax burdens that raise production costs and proposing fiscal simplification to boost the

BKPM dan Kemenkeu membahas beban pajak berlapis yang meningkatkan biaya produksi, serta usulan penyederhanaan fiskal untuk tingkatkan daya saing

The South Jakarta Tax Office held a briefing for ministries and agencies, covering PMK 59/2022 and filing annual returns using Coretax.

Kanwil DJP Jakarta Selatan II sosialisasi bagi kementerian dan lembaga pemerintah, bahas PMK 59/2022 serta pakai Coretax untuk SPT tahunan.

Pemerintah menegaskan PPh Pasal 21 DTP wajib dibayar tunai ke pegawai, menambah penghasilan Rp400.000‑600.000 sebagai stimulus daya beli.

The government states that PPh 21 DTP must be paid in cash to employees, raising net wages by Rp400,000‑600,000 as a stimulus boost consumer demand.