200 Tahun Perang Jawa: Dampak Gerbang Cukai pada Petani
Gerbang cukai Belanda di Jawa Selatan menambah beban petani lewat denda, penyitaan kerbau, dan harga beras tinggi, memicu kemarahan yang memicu Perang
IKLAN
Memuat slot top-leaderboard…
Berita Terbaru
Update terakhir:
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,04% Kuartal III 2025
Menurut BPS, PDB Indonesia naik 5,04% year‑on‑year pada kuartal III 2025, hampir mencapai target 5,2% berkat konsumsi rumah tangga dan investasi.
Pengadilan Pajak Usulkan Tiga Langkah Antisipasi Sengketa Digital
Hakim Pengadilan Pajak Junaidi Eko Widodo usulkan tiga langkah: audit ketat, pedoman pemungut pajak, serta kompetensi hakim dalam sengketa pajak
KPP Pratama Sukabumi Gelar Kelas Pajak Pengisian SPT Badan via
KPP Pratama Sukabumi mengadakan kelas pajak luring pada 30 Oktober 2025, membahas cara mengisi SPT Tahunan Badan lewat aplikasi Coretax DJP, dengan
Indonesia Peringkat Ketiga Terbesar di G20, Kata Menteri
Ekonomi Indonesia peringkat ketiga di G20, kata Menteri Airlangga Hartarto, dengan pertumbuhan melalui konsumsi dan kredit perumahan Rp triliun.
Surat Keterangan Terdaftar Anak: Fungsi dan Batasannya
Kepala keluarga dapat menambah anak (tiri atau angkat) ke Data Unit Keluarga lewat Coretax DJP, kemudian menerima surat keterangan terdaftar yang
Airlangga Pertumbuhan Ekonomi Lima Koma Dua Persen 2025
Airlangga Hartarto optimis Indonesia capai 5,2% pertumbuhan GDP 2025, dengan bansos Rp30 triliun, KUR Rp50 triliun, dan BPS catat 5,04% Q3 2025.
Organisasi Dokter Hewan Portugal Desak Pemotongan Tarif PPN
Organisasi Dokter Hewan Portugal meminta pemerintah menurunkan tarif PPN layanan veteriner menjadi 6% untuk semua hewan, mengacu pada arahan UE 2006
PT Grand Major Dapat Izin Kawasan Berikat Tunda Bea Masuk Pajak
PT Grand Major Packaging Indonesia dapat izin Kawasan Berikat dari Bea Cukai Jakarta, memungkinkan penundaan bea masuk dan pajak impor serta mendukung
Kemenkeu Luncurkan SPP‑TDLN untuk Pajak Transaksi Digital
Kemenkeu kembangkan Sistem Pemungutan Pajak Transaksi Luar Negeri (SPP‑TDLN) untuk memungut PPN otomatis lewat platform, alih dari self‑assessment.
Pajak Penjualan Kripto Dikenakan PPh Pasal 22 Final 0,21 Persen
Penjualan aset kripto di Indonesia dikenai PPh Pasal 22 sebesar 0,21 % platform tidak dapat menghitung, sehingga transaksi tercatat di sistem DJP.
PMK 15/2025 Perketat Pemeriksaan Pajak dan Transfer Pricing
PMK No.15/2025 yang dikeluarkan 14 Februari 2025 menambah tiga tipe pemeriksaan pajak, mempercepat audit, dan memperkuat pengawasan transfer pricing.