Regulasi

PMK, UU, dan peraturan teknis terbaru terkait perpajakan dan fiskal.

From 22 Oct 2025, PER‑19/PJ/2025 authorises the Director General to deactivate PKP status for taxpayers who fail reporting, withholding or have

Mulai 22 Oktober 2025, PER‑19/PJ/2025 memungkinkan Dirjen Pajak menghentikan status PKP bagi wajib pajak tidak melaporkan, potong, atau memiliki

Pengadilan Pajak mengidentifikasi 13 jenis sengketa pajak, termasuk PPN dan PPh, yang dapat muncul akibat regulasi ekonomi digital di Indonesia.

The Tax Court outlines 13 potential tax disputes, covering VAT and income tax, that may arise from Indonesia’s digital economy regulations.

Direktur DJP Hestu Yoga Saksama menjelaskan pajak marketplace diatur UU KUP, Pasal 32A Fiscal Law dan PMK 37/2025, meski penunjukan masih ditunda.

DJP Director Hestu Yoga Saksama says marketplace tax rules are set by the Tax Law, Art. 32A Fiscal Law and PMK 37/2025, but appointment is postponed.

The Ministry for Economic Affairs asked the US to cut the duty on palm oil, cocoa and rubber to zero, with talks after APEC summit in November 2025.

Kemenko Perekonomian meminta AS menurunkan bea masuk untuk kelapa sawit, kakao, dan karet nol, negosiasi dijadwalkan pasca KTT APEC November 2025.

Finance Ministry outlines challenges in taxing the economy—nexus, profit allocation, and transaction administration—and a tax collection system.

Kementerian Keuangan menjelaskan tiga tantangan pajak ekonomi digital: nexus, penentuan laba, dan administrasi transaksi, serta sistem pemungutan

Komisi B DPRD Yogyakarta temukan perbedaan data wajib pajak antar OPD, tekankan kebutuhan data tunggal untuk tingkatkan pendapatan daerah PAD 2026.

The B Commission of Yogyakarta DPRD reviews 2026 revenue, finds inconsistent taxpayer data across agencies, and urges a database to boost autonomy.