Regulasi

PMK, UU, dan peraturan teknis terbaru terkait perpajakan dan fiskal.

Can revoke a PKP’s status if no clarification is submitted 30 days after invoice access is disabled, per PER‑19/PJ/2025 and PMK No 81/2024.

KPP dapat mencabut status PKP bila tidak mengirim klarifikasi 30 hari setelah akses faktur pajak dinonaktifkan, sesuai PER‑19/PJ/2025 dan PMK No

Pemerintah melalui Kemenko Perekonomian menyatakan bahwa pembicaraan tarif Indonesia‑AS masih berlangsung, dengan tahap penyusunan dokumen hukum

The Ministry for Economic Affairs says Indonesia‑US tariff talks are ongoing, with legal drafting underway to finalize deal and prepare

France's parliament proposes raising digital services tax from three to six percent and lifting €2 billion threshold, raising U.S. retaliation

Parlemen Prancis rencanakan naikkan tarif Pajak Layanan Digital dari tiga menjadi enam persen, dengan ambang batas €2 miliar, potensi retaliasi AS.

Indonesia's Ministry of Finance is developing an IT‑based Tax Control Framework (TCF) to improve tax compliance, piloting it with firms next year.

Kementerian Keuangan mengembangkan TCF terintegrasi IT untuk meningkatkan kepatuhan kooperatif, mulai program bagi wajib pajak besar tahun depan.

Airlangga Hartarto ingat bisnis manfaatkan supertax deduction PMK 81/2024, potongan 300 % biaya riset dan 200 % biaya praktik, gunakan KAP.

Economy Minister Airlangga Hartarto urges businesses to use supertax deduction PMK 81/2024, 300 % R&D and 200 % training cuts, use accounting firm.

Direktorat Jenderal Pajak cabut faktur bagi PKP melanggar kriteria PPh: tidak memotong pajak 3 bulan, menyampaikan SPT, atau melaporkan bukti potong.

The Directorate of Taxes cabut faktur bagi PKP melanggar kriteria PPh: tidak memotong pajak 3 bulan, menyampaikan SPT, atau melaporkan bukti potong.