Regulasi

PMK, UU, dan peraturan teknis terbaru terkait perpajakan dan fiskal.

The UN Tax Committee created a sub‑committee to revise three chapters of the UN TP Manual on intragroup services, intangibles and finance, guidance

Komite Pajak PBB membentuk subkomite untuk memperbarui tiga bab UN TP Manual tentang jasa, aset tidak berwujud, dan keuangan intragrup.

Under Law No 12/1985‑1994, protected forests, nature reserves, forest tourism zones and national parks are exempt from Land and Building Tax (PBB),

Pemerintah menetapkan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, dan taman nasional tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berdasarkan UU

Pemerintah menyiapkan PMK yang memberi wewenang memblokir akses penyelenggara PMSE bila tidak memenuhi kewajiban pajak sesuai UU HPP 2021.

The government is drafting a PMK that authorises blocking PMSE operators that fail to meet tax obligations under the 2021 Tax Harmonization Law.

The Indonesian government activates the Mineral and Coal Information System (Simbara) to boost tax revenue from coal, nickel, tin, bauxite and copper

Pemerintah mengaktifkan Simbara untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari batu bara, nikel, timah, bauksit, dan tembaga, sesuai Perpres 94/2025.

Wali Kota Kupang Christian Widodo menghapus denda PBB-P2 bagi melunasi pokok November 2025, guna percepatan daerah dan mengurangi beban masyarakat.

Kupang Mayor Christian Widodo signed a decree waiving PBB-P2 fines for those who settle in November 2025, to accelerate revenue and ease burden.

Hakim Pengadilan Pajak Junaidi Eko Widodo memetakan potensi sengketa pajak, termasuk PPN, objek PPN, tarif DPP dan kurs, serta minta regulasi jelas.

Tax Court Judge Junaidi Eko Widodo identified four tax dispute areas—VAT, taxable objects, tax base rates and exchange rates—and urged clearer rules.