Regulasi

PMK, UU, dan peraturan teknis terbaru terkait perpajakan dan fiskal.

Penjualan aset kripto di Indonesia dikenai PPh Pasal 22 sebesar 0,21 % platform tidak dapat menghitung, sehingga transaksi tercatat di sistem DJP.

Crypto sales in Indonesia are taxed under Article 22 at 0.21 % because exchanges cannot calculate, so each transaction is recorded in the DJP system.

PMK No.15/2025 yang dikeluarkan 14 Februari 2025 menambah tiga tipe pemeriksaan pajak, mempercepat audit, dan memperkuat pengawasan transfer pricing.

Issued on 14 February 2025, PMK No.15/2025 adds three tax audit types, shortens audit periods, and tightens transfer‑pricing oversight.

Pemkot Surabaya hapus denda PBB-P2 tunggakan dan beri potongan BPHTB empat puluh persen, berlaku 1‑29 November 2025, untuk dorong pembelian properti.

Surabaya cancels all PBB-P2 penalties and gives up to forty percent BPHTB discount for transactions 1‑29 November 2025, to stimulate property sales.

Direktorat Bea dan Cukai keluarkan Keputusan KEP‑208/BC/2025, wajibkan potong kuota impor bebas bea otomatis lewat CEISA 4.0 mulai 4 November 2025.

Indonesia's Customs authority issued Decision KEP‑208/BC/2025, mandating quota cuts for duty‑exempt imports via CEISA 4.0 starting 4 November 2025.

Members of the House of Representatives call for stimulus and tax relief to help companies avoid mass layoffs amid falling consumer demand.

Komisi IX DPR minta pemerintah beri stimulus dan relaksasi pajak agar perusahaan dapat menghindari PHK massal di tengah penurunan permintaan.

DJP menjelaskan perbedaan pegawai tetap dan tidak tetap dalam PPh Pasal 21, berdasarkan PMK 168/2023 dan UU Ketenagakerjaan, dampak pemotongan pajak.

The tax directorate explains permanent vs non‑permanent staff under Income Tax Article 21, per PMK 168/2023 and labor law, influencing withholding.