Regulasi

PMK, UU, dan peraturan teknis terbaru terkait perpajakan dan fiskal.

The government plans to write off all BPJS Health premium arrears by end‑2025; the DPR stresses data verification and aid limited to the poor.

Pemerintah rencanakan hapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan akhir 2025; DPR tekankan verifikasi data dan bantuan hanya bagi yang tidak mampu.

Pemkab Majalengka luncurkan program Zonita Pamor, mengharuskan ASN membayar pajak kendaraan tepat waktu dan lapor kepemilikan, tunggakan Rp9,12

Majalengka Regency introduced the Zonita Pamor program, obligating all civil servants to pay motor vehicle tax, with arrears totaling IDR 9.12

DJBC menetapkan ketentuan restitusi bea masuk, cukai sejak 1 Januari 2025, dengan prosedur pengajuan, batas tiga tahun, dan penyelesaian dalam 30

DJBC issues restitution rules for customs and excise effective 1 Jan 2025, with filing steps, a 3-year claim period, and settlement within 30 days.

Minister Muhaimin Iskandar says President Prabowo will issue an Inpres for MSMEs to use idle assets, like a KAI facility, to expand market reach.

Menko Muhaimin Iskandar konfirmasi Presiden Prabowo akan terbitkan Inpres agar UMKM dapat memanfaatkan aset idle, contoh aset KAI, untuk menambah

UK Finance Minister Rachel Reeves signals an income tax rate rise in the budget to be presented on 26 November 2025 to address the fiscal deficit.

Rachel Reeves, Menteri Keuangan Inggris, sinyalkan kenaikan tarif pajak penghasilan pribadi pada anggaran 26 November 2025 untuk menutup defisit

PPh 21 DTP dapat dipakai tanpa surat permohonan bila pemberi kerja memenuhi kriteria usaha dan KLU, pegawai tidak melebihi gaji 10/2025 dan 72/2025.

PPh 21 (DTP) benefit can be used without written request if employer meets KLU criteria and employee salary is within limits of PMK 10/2025 and