
PPh 21 DTP untuk Gaji ≤10 Juta di Industri Padat
Mulai 2025, PPh 21 ditanggung bagi pekerja dengan gaji ≤10 juta rupiah di industri padat, sesuai PMK No 10/2025, syarat sektor dan batas penghasilan.
Update terakhir:

Mulai 2025, PPh 21 ditanggung bagi pekerja dengan gaji ≤10 juta rupiah di industri padat, sesuai PMK No 10/2025, syarat sektor dan batas penghasilan.

Pemerintah beri pembebasan PPh 21 bagi karyawan berpenghasilan bruto hingga 10 juta per bulan, biaya ditanggung negara, untuk dorong daya beli.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan selidiki penempatan dana pemerintah 285,6 triliun rupiah dalam deposito berjangka, mengingat potensi

Luhut Binsar Pandjaitan memuji Menkeu Purbaya atas penempatan dana Rp200 triliun ke lima bank milik negara untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

PMK No 15/2025 shortens tax audit periods to five months, creating new compliance challenges for companies, especially in transfer‑pricing audits.

Kanwil DJP Jakarta Barat memperketat pengawasan perusahaan virtual office, berkoordinasi dengan DJP Jakarta untuk kepatuhan pajak kejelasan alamat.

Pajak luncurkan Simulator Coretax, aplikasi web yang dapat diakses dengan NIK, memberi panduan serta contoh data untuk mengisi SPT Tahunan PPh Badan.

DPR mengusulkan revisi UU P2SK tambah pengawasan atas Bank Indonesia, OJK dan LPS; pasar khawatir tekanan politik melemahkan independensi.

MUI dan Direktorat Jenderal Pajak bertemu menjelang Munas 2025 untuk menyusun fatwa pajak berkeadilan, menyelaraskan kewajiban pajak dengan prinsip

PMK No.169/2015 menetapkan batas DER 4:1 untuk mengatur deduksi bunga, bertujuan cegah penghindaran pajak dan beri kepastian bagi perusahaan di

Tax Inclusion Program, a joint effort of the Tax Authority and the Ministry of Education, adds tax topics to curricula from elementary to university

Menteri Keuangan menegaskan APBN tidak akan membiayai family office, sementara Luhut menilai pembiayaan harus dari investor dan pemerintah akan jamin