Menkeu Purbaya Hitung Ulang Rencana Pemangkasan Tarif PPN
Menunggu data ekonomi kuartal I 2026 sebelum keputusan pemangkasan tarif PPN, serta mengesahkan revisi PMK 72/2025 untuk PPh 21 DTP pariwisata.
IKLAN
Memuat slot top-leaderboard…
Berita Terbaru
Update terakhir:
DJP Ingatkan Wajib Pajak Waspada Tautan Coretax Palsu
Direktorat Jenderal Pajak ingatkan wajib pajak jangan klik tautan palsu Coretax; sistem resmi hanya di . sejak 1 Jan 2025.
BGN Tegaskan Tidak Ada Insentif Rp5 Juta untuk Konten Viral MBG
Badan Gizi Nasional menegaskan tidak ada insentif Rp5 juta bagi SPPG yang membuat konten Makan Bergizi Gratis viral, menyebutnya candaan dalam rapat.
Kemendagri Minta Pelayanan Publik Optimal Meski TKD Dipangkas
Kemendagri ingat pemda jaga mutu layanan publik meski TKD 2026 turun jadi Rp692,99 triliun, dorong optimalisasi sumber pembiayaan lain.
Purbaya: Pajak Turun Disposable Income, Efisiensi Belanja Kunci
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kata pajak mengurangi pendapatan, namun bila pajak dialokasikan ke belanja produktif, dapat memberi stimulus
PPh Pasal 21 DTP Diperluas untuk Pariwisata, Syarat Pegawai
PMK 10/2025‑72/2025 memperluas insentif PPh 21 DTP bagi pariwisata. Pegawai tetap/tidak tetap NPWP/NIK, gaji ≤ Rp10 juta atau upah harian ≤ Rp500 ribu
Prabowo Dorong ASEAN‑Korea, Perdagangan Digital US$1 Triliun 2030
Prabowo di KTT ASEAN‑Korea ke‑26 Kuala Lumpur proyeksikan perdagangan digital US$1 triliun 2030, serukan kerja sama ekonomi kuat ASEAN‑Korea.
Cara Ajukan Pengembalian PPh Final UMKM Salah Tahun
Jika UMKM salah mencantumkan tahun saat setor PPh Final 0,5%, dapat ajukan permohonan pengembalian tidak terutang (PYSTT) via Coretax, PMK 81/2024.
Pemkab Kudus Tetapkan Retribusi Rp1.000/m² untuk Street Coffee
Kedai kopi jalanan di Kudus akan dikenai retribusi Rp1.000 per meter persegi per hari mulai November 2025, untuk meningkatkan PAD.
Keuangan Purbaya Dorong Pertumbuhan Ekonomi Naikkan Tax Ratio
Purbaya Yudhi Sadewa tekankan pertumbuhan ekonomi untuk tingkatkan penerimaan pajak dan tax ratio lewat peran sektor swasta serta stimulus pemerintah.
Penerimaan Pajak Banten Rp48,22 Triliun, 59 Persen APBN 2025
Kanwil DJP Banten melaporkan penerimaan pajak Rp48,22 triliun hingga 30 September 2025, 59,18% APBN 2025, dari PPN impor, PPN domestik, dan PPh badan.
PMK 72/2025 Perluas Insentif PPh 21 DTP untuk Sektor Pariwisata
PMK 72/2025 memperluas insentif PPh 21 DTP bagi pekerja di alas kaki, tekstil, furnitur, dan pariwisata; Jan‑Des 2025, dan Okt‑Des 2025 untuk