Ubah Alamat NPWP Secara Online lewat Coretax untuk KPP yang Sama
Direktorat Jenderal Pajak: wajib pajak dapat ubah alamat NPWP daring lewat Coretax bila tetap dalam wilayah kerja KPP yang sama.
IKLAN
Memuat slot top-leaderboard…
Berita Terbaru
Update terakhir:
Dirjen Bea Cukai Janjikan Perbaikan, Hindari Pembekuan DJBC
Dirjen Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama menanggapi ultimatum Menteri Keuangan untuk perbaikan kinerja DJBC dalam satu tahun, agar tidak dibekukan.
Jakarta Pertimbangkan Pajak Kendaraan Berbasis Emisi
Pemprov DKI Jakarta meninjau pajak kendaraan berbasis koefisien lingkungan (KPL) untuk mengurangi emisi, dorong uji emisi, dan transportasi publik.
PMK Baru Batasi Biaya Bunga, Sertakan Klausul Pinjaman Afiliasi
Direktorat Jenderal Pajak mengumumkan regulasi baru yang batasi biaya bunga, termasuk pinjaman afiliasi, serta rasio DER 4:1 dan rasio bunga terhadap
DJP Lakukan 80.739 Panggilan Outbound ke Wajib Pajak 2024
Direktorat Jenderal Pajak mencatat 80.739 telepon ke wajib pajak pada 2024, turun 42,9% dari 2023, dan mengirim 564.709 voice blast untuk pajak digi.
Pengertian SPT Masa PPh dan Lima Jenisnya
SPT Masa PPh dilaporkan elektronik via Coretax dalam 20 hari setelah masa pajak; PMK 81/2024 mengatur lima jenis: Pasal 21/26, Unifikasi, Final
DJP Jakarta Khusus Himpun Rp239 Triliun hingga Awal Desember 2025
Penerimaan pajak Rp239 triliun hingga awal Desember 2025, 76 % dari target Rp316 triliun, dan targetkan tambahan Rp77 triliun.
Indonesia Tunda Insentif Pajak Tunggulah Rancangan OECD
OECD menyiapkan aturan khusus insentif pajak berbasis substansi, sehingga Indonesia menunda publikasi hingga aturan final tersedia.
DJP Jakarta Khusus Gelar Forum Konsultasi Publik 2025
Kanwil DJP Jakarta Khusus adakan forum pada 3 Desember 2025 untuk wajib pajak asing dan migas, edukasi teknis, insentif PPh 21, aktivasi Coretax.
Kewajiban Importir Saat Pemeriksaan Fisik Barang Impor
Importir harus serahkan dokumen pelengkap, siapkan barang, hadir atau tunjuk perwakilan, dan buka kemasan saat bea cukai inspeksi fisik jalur merah.
KPP Mamuju dan Kejari Gelar FGD Tingkatkan Tax Compliance
KPP Pratama Mamuju dan Kejaksaan Negeri mengadakan FGD pada 12 November 2025 untuk meningkatkan tax compliance dan tax compliance ratio melalui kerja
Pemadanan NIK ke NPWP Kini Hanya Bisa di Kantor Pajak
Mulai 1 Januari 2025, wajib pajak yang belum memadankan NIK dengan NPWP harus ke Kantor Pajak, karena layanan mandiri berakhir 31 Desember 2024.