OJK Legalkan Perdagangan Derivatif Kripto lewat POJK 23/2025
OJK mengesahkan POJK 23/2025, revisi POJK 27/2024, yang mengizinkan perdagangan derivatif kripto dengan margin dan tes pengetahuan konsumen.
IKLAN
Memuat slot top-leaderboard…
Berita Terbaru
Update terakhir:
Pojok Pajak di Konawe Utara Dorong Aktivasi Akun Coretax ASN
18 November 2025, Konawe Utara dan KPP Pratama Kendari gelar Pojok Pajak Aula BKAD, 280 ASN tingkatkan pelaporan SPT tahunan dan aktivasi Coretax.
Dua Hakim Pajak Lulus Seleksi Hakim Tinggi Pemilah Perkara MA
18 hakim, termasuk dua hakim pajak, lulus seleksi kompetensi menjadi hakim tinggi pemilah perkara Mahkamah Agung; mereka akan menjalani penilaian
Airlangga Minta Kadin Buka Kuota Magang untuk Lulusan Baru
Pemerintah minta anggota Kadin bantu program magang 100.000 lulusan baru, dengan gaji dibayar pemerintah, namun lowongan masih terbatas.
Pajak Minimum Global Indonesia: Kriteria dan Jadwal Pembayaran
PMK 136/2024 menetapkan pajak minimum global bagi grup perusahaan dengan omzet ≥ EUR750 juta, berlaku sejak 2025; akhir pembayaran 31 Desember 2026.
Kinerja Forensik Digital DJP dalam Penegakan Hukum Pajak
Unit Forensik Digital DJP membantu penegakan hukum pajak dengan menganalisis bukti elektronik, mengidentifikasi penggelapan, dan mendukung proses
Agen Asuransi Wajib Dikukuhkan PKP, Syarat dan Sanksinya
Agen asuransi wajib melaporkan usaha ke KPP wilayah tempat tinggal atau kegiatan, memiliki NPWP, dan melampaui batas omzet kecil untuk dikukuhkan PKP;
Kantor Pajak NTB Ingatkan Aktivasi Coretax ASN
Kantor Pajak NTB ingatkan ASN, TNI, Polri aktifkan akun Coretax dan kode otorisasi sebelum 31 Desember 2025, serta waspadai penipuan DJP.
DPR Minta Insentif Fiskal untuk Perkuat Industri Galangan Kapal
Komisi VII DPR meminta pemerintah memberi insentif fiskal untuk memperkuat ekosistem galangan kapal nasional, Batam menyumbang 44% kapasitas.
Pemkot Medan Luncurkan Aplikasi Smart Tax Mobile dan Office
Bapenda Kota Medan meluncurkan Smart Tax Mobile untuk pendaftaran dan pelaporan pajak daerah, serta Smart Tax Office untuk pemantauan langsung.
DJP Ingatkan Batas Setor Angsuran PPh Pasal 25 Setiap 15 Bulan
Direktorat Jenderal Pajak mengingatkan wajib pajak bahwa angsuran PPh Pasal 25 harus dibayar paling lambat tanggal 15 tiap bulan, sesuai PMK No
DJP Ajak Pebisnis Kelapa Sawit Perbaiki SPT untuk Hindari Sanksi
DJP mengingatkan 463 wajib pajak kelapa sawit yang terlibat underinvoicing untuk memperbaiki SPT, dengan klarifikasi sebelum tindakan hukum.