
Ancaman Impor Pakaian Bekas Ilegal bagi Pendapatan dan UMKM
Direktur NEXT sebutkan lima ancaman impor pakaian ilegal: hilangnya bea, persaingan tidak adil, pelanggaran hukum, manipulasi faktur, risiko
Update terakhir:

Direktur NEXT sebutkan lima ancaman impor pakaian ilegal: hilangnya bea, persaingan tidak adil, pelanggaran hukum, manipulasi faktur, risiko

PMK No 72/2025 mewajibkan pembayaran tunai PPh 21 DTP kepada pegawai industri dan pariwisata; tidak dianggap penghasilan kena pajak.

Badan Gizi Nasional melaporkan realisasi anggaran Makan Bergizi Gratis sebesar Rp35,6 triliun, setara 50,1 % dari pagu, dan menargetkan 40 juta

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tekankan kepercayaan publik dalam upacara Hari Oeang ke-79, soroti tema “Kemenkeu Satu, Kawal Asta Cita” serta

Pemerintah terbitkan PP 28/2025 untuk perizinan berbasis risiko, terapkan fiktif positif pada 132 izin, serta tambah insentif pajak seperti tax

Tim Bapenda Palangka Raya pada 30 Okt 2025 menjerat 70 unit PKB tertunggak > Rp34 juta; Samsat keliling fasilitasi pembayaran Rp15 juta di lokasi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui perlambatan ekonomi Indonesia sejak penunjukannya, menyebut kebijakan fiskal‑moneter kurang tepat dan

Presiden perintahkan 18 kementerian integrasikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memperluas basis pajak, meningkatkan

Pada 30 Oktober 2025 Mahkamah Konstitusi menolak gugatan uji materiil atas pajak pensiun dalam UU No.7/2021, menyatakan permohonan tidak jelas dan

Lembaga pemeringkat R&I menegaskan rating kedaulatan Indonesia tetap di BBB Plus dengan outlook stabil pada 24 Oktober 2025, menyoroti fundamental

Pemerintah Nigeria akan mulai reformasi pajak pada 2026, menaikkan porsi bagi hasil PPN untuk negara bagian dari 50% menjadi 55%, sehingga transfer

Pada 30 Oktober 2025, Kanwil DJP Jakarta Pusat menyelenggarakan Meet The Market, program BDS untuk meningkatkan kapasitas UMKM kuliner serta