DPR Minta Keringanan Pajak untuk Industri Pertahanan Nasional
Komisi VII DPR minta keringanan pajak, termasuk pembebasan PPN, bagi industri pertahanan, berdasar PMK 157/2023 dan PMK 45/2025 untuk daya saing.
IKLAN
Memuat slot top-leaderboard…
Berita Terbaru
Update terakhir:
DPR Setujui Bea Keluar untuk Ekspor Emas dan Batu Bara
Komisi XI DPR menyetujui bea keluar ekspor emas dan batu bara, dengan target penerimaan Rp3 triliun dan Rp20 triliun untuk menutup defisit APBN 2026.
China kenakan PPN 13 persen pada alat kontrasepsi 1 Januari 2026
Mulai 1 Januari 2026, China akan memungut PPN 13 persen atas obat dan alat kontrasepsi, termasuk kondom dan pil KB, untuk mendongkrak angka kelahiran.
26 Yurisdiksi, Termasuk Indonesia, Tukar Data Properti 2030
Sebanyak 26 yurisdiksi, termasuk Indonesia, menandatangani komitmen pertukaran otomatis data properti mulai 2029‑2030 berdasarkan IPI MCAA OECD,
Cara Top Up Deposit Mesin Teraan Meterai Digital via Coretax DJP
Panduan singkat cara menambah deposit mesin teraan meterai digital melalui Coretax DJP, termasuk syarat izin, minimal Rp15 juta, dan langkah
AS Dorong Tiga Perubahan pada Aturan Pajak Minimum Global
AS mengusulkan tiga perubahan pada Pajak Minimum Global: exempt US multinationals from IIR/UTPR, simplify tax calculations, and treat tax credits as
Bea Keluar Emas dan Batu Bara untuk Tutup Defisit APBN 2026
Indonesia tetapkan defisit APBN 2026 sebesar 2,68% PDB (Rp689,15 triliun). Bea keluar ditargetkan Rp3 triliun dari emas dan Rp20 triliun dari batu
Yaspendhar Medan Bentuk Tax Center lewat MoU dengan DJP Sumut I
Yaspendhar Medan menandatangani MoU dengan Kanwil DJP Sumut I pada 9 Des 2025, meluncurkan Tax Center untuk edukasi dan kepatuhan pajak.
Target Penerima MBG Turun Jadi 60 Juta, Di Bawah Sasaran 82,9
Badan Gizi Nasional perkirakan program Makan Bergizi Gratis hanya capai 60 juta penerima 2025, jauh di bawah target 82,9 juta; 49 juta sudah terlayani
Kepemimpinan Baru Ikanas STAN Siapkan Program Transformasi
Kongres Ikanas STAN 6 Desember 2025 pilih Muhammad Fajar Putranto dan Hermin Rachmawati, umumkan program transformasi, ESG, dan jaringan alumni
Direktorat Jenderal Pajak Terbitkan Aturan Pengaduan Baru
DJP terbitkan PER‑21/PJ/2025 yang memperbarui prosedur pengaduan layanan, pidana, etik, telepon, email, portal, berlaku 28 Nov 2025.
Gunung Mas Pasang 65 Tapping Box Rekam Transaksi Pajak
Kabupaten Gunung Mas pasang 65 tapping box di hotel, restoran, dan warung untuk merekam transaksi pajak, guna tingkatkan akurasi dan pendapatan