
Purbaya: Restitusi PPN Batu Bara Dianggap Subsidi Pemerintah
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut restitusi PPN batu bara setelah UU Cipta Kerja sebagai subsidi, lalu usulkan bea keluar 1โ5 % mulai
Update terakhir:

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut restitusi PPN batu bara setelah UU Cipta Kerja sebagai subsidi, lalu usulkan bea keluar 1โ5 % mulai

Komisi XI DPR setujui penyertaan modal negara Rp14,41 triliun untuk empat BUMN dan Badan Bank Tanah, mendukung transportasi dan perumahan.

Pemkab Blitar menghapus denda administrasi pajak daerah 1994โ2025, berlaku 4โ30 Desember 2025, untuk meningkatkan penerimaan dan mengurangi beban

Direktorat Jenderal Pajak mengumumkan Coretax tidak dapat diakses 9 Desember 2025, pukul 11.00โ12.00 WIB, untuk pemeliharaan kapasitas sistem.

Direktorat Pajak meluncurkan Coretax, platform online untuk membayar angsuran PPh Pasal 25, mempercepat proses dan mengurangi beban administrasi wajib

Biaya perjalanan, akomodasi, dan penyusunan dokumen untuk aksesi Indonesia ke OECD akan dibayar dari APBN, dengan target selesai pada 2027.

Direktorat Jenderal Pajak terbitkan PER-21/PJ/2025 yang mengatur tiga jenis pengaduan, berlaku sejak 28 November 2025, menggantikan peraturan lama.

Seminar di Malang 18 Nov 2025 menginformasikan ekonomi kreatif pajak: NPWP, pembukuan, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan SPT via Coretax.

Pemerintah menunda penerapan cukai minuman berpemanis, sambil menimbang bea keluar batu bara akibat tinggi restitusi PPN, dan menunda pajak karbon

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sampaikan cukai minuman berpemanis (MBDK) dapat diberlakukan 2026 bila ekonomi tumbuh 6%, Rp3,8โ7 triliun APBN.

Menteri Keuangan menilai penetapan batu bara sebagai BKP menurunkan penerimaan pajak Rp25 triliun, sehingga pemerintah rencanakan bea keluar mulai

Kring Pajak ingat biaya jabatan pegawai tetap mengurangi penghasilan bruto lima persen atau maksimal enam juta rupiah per tahun, sesuai PMK