Regulasi
Aturan, PMK, UU, dan kebijakan teknis.
 - Insentif PPN Tiket Pesawat Domestik Ekonomi Natal Tahun Baru- PMK No.71/2025 beri insentif PPN 6% untuk tiket pesawat domestik ekonomi yang dibeli 22 Okt‑10 Jan 2025/26 dan terbang 22 Des‑10 Jan; penumpang hanya 
 - Usulan Pajak Atas Hilangnya Keanekaragaman Hayati di Indonesia- Indonesia mengusulkan pajak atas hilangnya keanekaragaman hayati untuk mendanai rehabilitasi hutan, melindungi hak adat, dan mempercepat ekonomi 
 - BKPM dan Kemenkeu Bahas Pajak yang Tingkatkan Biaya Produksi- BKPM dan Kemenkeu membahas beban pajak berlapis yang meningkatkan biaya produksi, serta usulan penyederhanaan fiskal untuk tingkatkan daya saing 
 - Kanwil DJP Jaksel II Ajak Pemerintah Tingkatkan Kepatuhan Pajak- Kanwil DJP Jakarta Selatan II sosialisasi bagi kementerian dan lembaga pemerintah, bahas PMK 59/2022 serta pakai Coretax untuk SPT tahunan. 
 - Pemerintah Tegaskan PPh 21 DTP Dibayar Tunai ke Pegawai- Pemerintah menegaskan PPh Pasal 21 DTP wajib dibayar tunai ke pegawai, menambah penghasilan Rp400.000‑600.000 sebagai stimulus daya beli. 
 - Pertamina Periksa SPBU Jawa Timur atas Keluhan Mesin Brebet- Pengendara melaporkan motor tersendat setelah mengisi Pertalite. Pertamina dan Ditjen Migas memeriksa beberapa SPBU pada 29 Oktober 2025 untuk cek 
 - Promo Merdeka dan Pemutihan PKB Diperpanjang sampai 15 Des 2025- Pemkab Buleleng memperpanjang Promo Merdeka dan pemutihan denda PKB hingga 15 Des 2025, hapus tunggakan PBB‑P2 1994‑2020 serta bebas denda kendaraan 
 - Digitalisasi Pajak untuk Capai Target 2026 dan Pertumbuhan- Target pajak 2026 Rp2,692 triliun, 12,8% lebih tinggi dari 2025, ekonomi tumbuh 5%. Digitalisasi diharapkan mempermudah administrasi dan tingkatkan 
 - Ancaman Impor Pakaian Bekas Ilegal bagi Pendapatan dan UMKM- Direktur NEXT sebutkan lima ancaman impor pakaian ilegal: hilangnya bea, persaingan tidak adil, pelanggaran hukum, manipulasi faktur, risiko 
 - PPh 21 DTP Harus Dibayar Tunai ke Pegawai, Bukan Perusahaan- PMK No 72/2025 mewajibkan pembayaran tunai PPh 21 DTP kepada pegawai industri dan pariwisata; tidak dianggap penghasilan kena pajak. 
 - Pemerintah Mudahkan Perizinan dan Tambah Insentif Pajak Investor- Pemerintah terbitkan PP 28/2025 untuk perizinan berbasis risiko, terapkan fiktif positif pada 132 izin, serta tambah insentif pajak seperti tax 
 - DTSEN Dukung Penerimaan Pajak Berkelanjutan di Indonesia- Presiden perintahkan 18 kementerian integrasikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memperluas basis pajak, meningkatkan 
 - Mahkamah Konstitusi Tolak Uji Materiil Pajak Pensiun- Pada 30 Oktober 2025 Mahkamah Konstitusi menolak gugatan uji materiil atas pajak pensiun dalam UU No.7/2021, menyatakan permohonan tidak jelas dan 
 - Nigeria Tingkatkan Bagi Hasil PPN ke Negara Bagian Jadi 55 Persen- Pemerintah Nigeria akan mulai reformasi pajak pada 2026, menaikkan porsi bagi hasil PPN untuk negara bagian dari 50% menjadi 55%, sehingga transfer 
 - Airlangga Pastikan Perpanjangan PPh Final UMKM nol koma lima- Airlangga Hartarto mengonfirmasi perpanjangan tarif PPh Final nol koma lima persen untuk UMKM hingga 2029 setelah izin prakarsa Presiden Agustus 2025.