Regulasi
Aturan, PMK, UU, dan kebijakan teknis.
DTSEN Dukung Penerimaan Pajak Berkelanjutan di Indonesia
Presiden perintahkan 18 kementerian integrasikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memperluas basis pajak, meningkatkan
Mahkamah Konstitusi Tolak Uji Materiil Pajak Pensiun
Pada 30 Oktober 2025 Mahkamah Konstitusi menolak gugatan uji materiil atas pajak pensiun dalam UU No.7/2021, menyatakan permohonan tidak jelas dan
Nigeria Tingkatkan Bagi Hasil PPN ke Negara Bagian Jadi 55 Persen
Pemerintah Nigeria akan mulai reformasi pajak pada 2026, menaikkan porsi bagi hasil PPN untuk negara bagian dari 50% menjadi 55%, sehingga transfer
Airlangga Pastikan Perpanjangan PPh Final UMKM nol koma lima
Airlangga Hartarto mengonfirmasi perpanjangan tarif PPh Final nol koma lima persen untuk UMKM hingga 2029 setelah izin prakarsa Presiden Agustus 2025.
Indonesia Persiapkan Kebijakan Pensiun Hadapi Lonjakan Lansia
BPS catat proporsi lansia Indonesia naik dari 8,43 % (2015) menjadi 12 % (2024) dan diproyeksikan 20,31 % pada 2045, memicu reformasi pensiun fiskal.
Tren Peningkatan Lansia dan Pajak Manfaat Pensiun di Indonesia
Data terbaru menunjukkan peningkatan jumlah lansia di Indonesia serta skema pajak yang berlaku pada manfaat pensiun, penting bagi pensiunan.
Pajak atas Uang Pensiun: Skema Lump Sum dan Berkala di Indonesia
Di Indonesia, pajak pensiun dikenakan saat manfaat dibayarkan, dengan PPh 21 final untuk lumpāsum dan tarif progresif untuk pembayaran berkala.
Mahkamah Konstitusi Terima Uji Materiil Pajak Pensiun
Mahkamah Konstitusi terima dua uji materiil atas pajak pensiun, pesangon, THT, dan JHT, mengklaim bertentangan dengan UUD 1945; kasus ini menguji
Pensiun Kecil di Inggris 1979 Masih Dipajaki, Thatcher Ubah Pajak
Pada 1979 pensiun kecil di Inggris masih dipajaki; Thatcher ubah dengan reformasi pajak pensiun EET, Indonesia kini cakupannya 15,8 %.
Skema Pajak Pensiun Indonesia Model EET dan Tantangan Partisipasi
Indonesia pakai model EET untuk pajak pensiun: iuran formal dapat dikurangkan, pencairan dikenai pajak; 16 % pekerja terdaftar, aset pensiun 60 % PDB
Subsidi Silang Pajak Karbon Reduksi Beban PPh Rendah
Pemerintah rencanakan subsidi silang, alokasikan pajak karbon untuk menurunkan tarif PPh bagi pajak pendapatan rendah hingga menengah, beban fiskal
Aturan PPh Pasal 21 DTP untuk Pariwisata Berlaku Oktober 2025
PMK 72/2025 memperluas insentif PPh Pasal 21 DTP ke 77 KLU pariwisata, berlaku OktoberāDesember 2025 bagi pegawai dengan gaji ā¤ Rp10 juta per bulan.
Pemerintah Perluas Insentif PPh 21 DTP untuk Hotel dan Pariwisata
PMK 72/2025 memperluas insentif PPh 21 DTP ke hotel, restoran, kafe, dan pariwisata, menambah takeāhome pay karyawan sekitar Rp400ā600 ribu per bulan.
PMK 72/2025 Daftar Sektor Pariwisata untuk Insentif PPh 21 DTP
Kemenkeu terbitkan PMK 72/2025 yang mencantumkan hotel, klub malam, karaoke sebagai penerima insentif PPh 21 DTP; UMKM tax extension disiapkan.
Peran Distributor dalam Sistem Meterai Elektronik di Indonesia
UU Bea Meterai dan PMK 78/2024 mengatur Peruri serta distributor untuk memproduksi, mendistribusikan, dan menjual meterai elektronik setelah deposit