Regulasi
Aturan, PMK, UU, dan kebijakan teknis.
 - Irlandia Terapkan Pajak Baru untuk E‑liquid Mulai 1 November 2025- Mulai 1 November 2025, Irlandia mengenakan pajak €0,50 per mililiter e‑liquid, menggandakan harga vape untuk menurunkan konsumsi di kalangan muda. 
 - Asosiasi Hotel Thailand Kritik Insentif Pajak Renovasi- Asosiasi Hotel Thailand menilai insentif pajak renovasi 2025‑2026 menguntungkan hotel lima asing, sementara hotel kecil terdampak pandemi tidak 
 - Pemerintah Rencanakan PPh Final UMKM 0,5 persen Tanpa Batas Waktu- PP 55/2022 direvisi, beri tarif PPh final 0,5 persen bagi UMKM orang pribadi, perseroan perorangan, dan koperasi, perpanjangan hingga 2029. 
 - Mendagri Dorong Digitalisasi Pajak Daerah Tutup Kebocakan PAD- Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian tekankan digitalisasi pajak daerah tutup kebocoran penerimaan, alirkan PAD ke rekening pemerintah. 
 - Reformasi Fiskal Hulu Migas: Beralih ke Skema Gross Split- Indonesia ubah kontrak hulu migas ke skema gross split, menimbulkan ketidakpastian pajak bagi kontraktor dan menuntut koordinasi SKK Migas serta DJP. 
 - Akses Faktur Pajak Ditutup, PKP Harus Ajukan Klarifikasi- Direktorat Pajak menutup akses faktur PKP yang belum penuhi kewajiban; PKP dapat memulihkan hak lewat klarifikasi tertulis serta dokumen pendukung. 
 - Insentif PPh 21 DTP bagi Pegawai Tidak Tetap Pariwisata- PMK No 72/2025 beri insentif PPh 21 ditanggung negara bagi pegawai tidak tetap di pariwisata yang penuhi tiga syarat, berlaku Oktober‑Desember 2025. 
 - Kalender Pajak November 2025: Batas Pembayaran dan Pelaporan PPh- November 2025: wajib pajak harus membayar PPh Oktober paling lama 17 November dan melaporkan SPT masa 20 November, sesuai PMK 81/2024 dan PMK 84/2024. 
 - Akses Faktur Pajak Dicabut bagi PKP Utang Lebih dari Rp250 Juta- Akses faktur pajak PKP dinonaktifkan bila tunggakan lebih dari Rp250 juta di KPP Pratama atau Rp1 miliar di KPP lain; klarifikasi dapat memulihkan 
 - DJP: Aktivasi Coretax Hanya untuk Wajib Pajak Terdaftar- Direktorat Jenderal Pajak: aktivasi Coretax wajib bagi wajib pajak yang sudah memiliki NPWP atau terdaftar dengan NIK membutuhkan layanan pajak. 
 - Konsultan Pajak Khusus Diperlukan untuk Tingkatkan Kepatuhan UMKM- Artikel menyoroti perlunya konsultan pajak khusus bagi UMKM yang mengikuti program pendampingan pemerintah sejak 2019, guna meningkatkan kepatuhan 
 - Perdirjen Pajak 2025: Penonaktifan Akses Faktur PKP- Direktorat Jenderal Pajak terbitkan PER-19/PJ/2025, mengatur enam kriteria yang dapat menonaktifkan akses faktur PKP, termasuk tunggakan Rp250 juta. 
 - Siprus Perpanjang Bebas PPN 0% untuk Bahan Pokok hingga 2026- Siprus perpanjang PPN 0% untuk barang kebutuhan pokok hingga Desember 2026, meski inflasi 2025 nol, untuk melindungi daya beli rumah tangga rentan. 
 - Harga Referensi CPO Naik, Tarif Bea Keluar Tetap US$124 per Ton- Harga referensi CPO naik menjadi US$963,71/MT November 2025, namun tarif bea keluar tetap US$124/MT; PMK 38/2024‑68/2025 mencakup CPO, kakao, dan 
 - Gizi Nasional Batasi Produksi MBG per SPPG 2.500 Porsi- Badan Gizi Nasional batasi produksi MBG 2.500 porsi per SPPG, dapat naik menjadi 3.000 jika ada juru masak bersertifikat, untuk jaga kualitas pangan.