PMK, UU, dan peraturan teknis terbaru terkait perpajakan dan fiskal.
28 Okt 2025
Surabaya Sukomanunggal tax office says that from 2026 individual returns will be filed via Coretax, which pre‑populates employee and UMKM data.
Direktur Jenderal Pajak menandatangani Addendum CRS MCAA pada 19 November 2024, memperkuat hak pertukaran data keuangan. Menteri Keuangan Purbaya
Perusahaan memindahkan laba lewat pricing dan treaty shopping, menggerus penerimaan pajak Indonesia. Artikel menyebut Pilar 1/2 OECD sebagai solusi.
Bea Cukai melakukan validasi lapangan Oktober 2025 untuk menilai kepatuhan perusahaan terhadap PMK 137/2023, membantu mereka mengajukan sertifikasi
Permendagri 14/2025 melarang pemerintah daerah menaikkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk PBB anggaran 2026, agar penerimaan pajak tetap stabil.
27 Okt 2025
PMK 70/2022 menyatakan penayangan film di bioskop tidak kena PPN, termasuk 12 jenis layanan seni dan hiburan bebas pajak, dua layanan dikenai PPN.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa perketat impor pakaian bekas ilegal, menegaskan penindakan di pelabuhan dan harap dorong konsumsi produk dalam
Menkeu Purbaya temui APPI di Kemenkeu bahas PMK No 48/2023 tentang pajak dan PPN emas perhiasan, serta upaya ciptakan iklim usaha kondusif.
Kring Pajak menjelaskan cara menghitung omzet bruto untuk menentukan PKP bila melebihi Rp4,8 miliar per tahun, serta contoh layanan tidak dikenai PPN.
Direktorat Jenderal Pajak siapkan rancangan ganti PMK 70/2017, selaras Amended CRS. Aturan menambah laporan e‑money, CBDC, dan cegah duplikasi AEOI.
Kanwil LTO melatih 100 peserta dari 53 perusahaan keuangan tentang PP 49/2022, aturan pembebasan PPN untuk layanan tertentu, serta memberi panduan dan
PP No. 43/2025, diumumkan 27 Okt 2025, atur susunan Komite Standar Laporan Keuangan, bagi pelaksana & pengarah, melibatkan asosiasi akuntan dan
