Regulasi

PMK, UU, dan peraturan teknis terbaru terkait perpajakan dan fiskal.

PP 44/2025 mempertegas penghentian layanan bagi wajib bayar PNBP, mencakup individu, badan, penjamin, serta denda 2% per bulan hingga 24 bulan.

PP 44/2025 clarifies service termination for PNBP payers, covering individuals, bodies and guarantors, with a 2% monthly penalty up to 24 months.

Taxpayers who fully support a nephew’s living expenses cannot claim extra PTKP, as the law only recognizes direct line relatives and in‑laws as

Wajib pajak yang menanggung biaya hidup keponakan tidak dapat menambah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), karena hanya keluarga lurus dan semenda

KPP Pratama Purbalingga menegaskan BUMDes diperlakukan seperti perusahaan, bukan pemdes, serta menjelaskan tarif final 0,5 % untuk omzet < Rp4,8

The Purbalingga Tax Office clarified that BUMDes are taxed as corporate entities, not as village administrations, and outlined a 0.5 % final tax rate

Pemkab Lombok Timur menghapus denda PBB-P2 bagi wajib pajak yang menunggak 2014‑2023, guna dorong peningkatan PAD dan kepatuhan pajak daerah.

East Lombok Regency will waive penalties for PBB-P2 arrears from 2014 to 2023, aiming to boost regional original revenue and improve tax compliance.

Finance Ministry urges regions to realize APBD spending, BI plans rupiah redenomination, and BPK stresses tax policy compliance with FTC 2019.

Kemenkeuangan minta daerah realisasikan APBD, BI rencanakan redenominasi rupiah, dan BPK tekankan kebijakan pajak selaras FTC 2019.

The Palopo Tax Office details SKTD (VAT‑exempt) and RKIP filing requirements, covering returns, debt, and commodity codes per classification.

KPP Pratama Palopo menjelaskan prosedur dan syarat SKTD PPN serta pengisian RKIP, meliputi pelaporan SPT, utang, dan kode barang sesuai KLU.