Regulasi

PMK, UU, dan peraturan teknis terbaru terkait perpajakan dan fiskal.

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa pajak adil berbasis syariah; DGT melakukan tabayun, memperluas penggunaan Coretax, menyiapkan regulasi

MUI issued fatwas defining fair taxation under Islamic law; DGT conducts tabayun, expands Coretax use, drafts global minimum tax rules and extends

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan mengendalikan penuh Coretax, melakukan tabayun (verifikasi) atas fatwa MUI tentang pajak adil, serta menyiapkan

The Indonesian Tax Authority (DJP) will take full control of Coretax, conduct tabayun (verification) of MUI fatwas on fair taxation, and draft a

PER 18/2025 effective 24 September 2025 clarifies DGT’s authority to use concrete data for supervision via SP2DK and audits completed within 20 days.

PER 18/2025 berlaku 24 September 2025, mempertegas wewenang DJP memakai data konkret untuk pengawasan lewat SP2DK dan pemeriksaan khusus dalam 20

Indonesia's tax authority urges taxpayers to activate Coretax accounts before filing the 2025 tax return in 2026, with blasts and online simulations.

Direktorat Jenderal Pajak mengingatkan wajib pajak pribadi untuk mengaktifkan akun Coretax sebelum pelaporan SPT 2025 pada 2026, simulasi online.

Indonesia will draft a financial health framework aligned with OECD and G‑20 standards to improve financial literacy, inclusion and consumer

Pemerintah susun kerangka kesehatan keuangan berpedoman pada standar OECD dan G‑20, untuk tingkatkan literasi, inklusi, serta perlindungan konsumen.

DJP menelaah kredit refundable Singapura, yang memberi potongan 10‑50% atas belanja modal, upah, dan logistik, untuk mendukung GloBE di Indonesia.

Indonesia's tax authority studies Singapore's refundable investment credit, offering a 10‑50% offset on capital, wage and logistics costs to support