Regulasi

PMK, UU, dan peraturan teknis terbaru terkait perpajakan dan fiskal.

Formed a Debottlenecking Group to tackle investment hurdles; Finance Minister Purbaya urges firms to report issues via the channel for regulatory

Formed Pokja Debottlenecking untuk atasi hambatan investasi; Menteri Purbaya minta pengusaha laporkan masalah lewat kanal resmi agar regulasi

Coretax menambahkan fitur pembatalan kode billing per 1 Desember 2025, memungkinkan SPT kembali ke konsep tanpa menunggu 7 hari.

Coretax adds a billing code cancellation feature on 1 December 2025, allowing SPT to revert to draft status without waiting 7 days.

Pemerintah alokasikan Rp2.567,9 triliun (66,8% belanja 2026) untuk program prioritas Prabowo, mencakup pangan, energi, pendidikan, kesehatan.

The government earmarks Rp2.5679 trillion (66.8% of 2026 budget) for Prabowo’s priority programs, covering food, energy, education and health.

Airlangga Hartarto sampaikan pemerintah perpanjang insentif PPN DTP untuk pembelian rumah hingga 2027, berharap mengurangi backlog perumahan 9,9 juta

Minister Airlangga Hartarto said government will extend VAT DTP incentive for house purchases to 2027, aiming to cut backlog of 9.9 million units.

Pemprov Nusa Tenggara Barat membebaskan denda PKB, memutihkan tunggakan PKB sampai 2019, dan gratis pokok PKB mutasi masuk, berlaku 1‑31 Desember

NTB Province announced waiver of tax late fees, write‑off of arrears up to 2019, and free tax for transferred vehicles, effective 1‑31 December 2025.

Indonesia's Finance Ministry held a meeting on the RPMK concept for tax compliance monitoring, to draft a new PMK replacing circular SE‑05/PJ/2022.

Kemenkeu dan Ditjen Peraturan selesaikan rapat harmonisasi konsep RPMK Pengawasan Kepatuhan Pajak, untuk susun PMK baru menggantikan SE‑05/PJ/2022.