
Direktorat Jenderal Pajak Panggil Orang Kaya Klarifikasi Data SPT
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memanggil sekitar 1.000 wajib pajak kaya untuk klarifikasi data SPT yang tidak masuk, guna tingkatkan kepatuhan dan
Update terakhir:

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memanggil sekitar 1.000 wajib pajak kaya untuk klarifikasi data SPT yang tidak masuk, guna tingkatkan kepatuhan dan

Novita Hardani, anggota Komisi VII DPR, mengusulkan insentif pajak untuk industri padat karya berupa pengurangan PPh, subsidi kredit, dan larangan

DDTC Academy dan Bapenda Jakarta mengadakan workshop pada 15 Desember 2025 untuk membahas penyusunan target retribusi daerah sesuai UU Hubungan

Direktur DJP: sebagian penambang batu bara terdaftar belum bayar pajak karena biaya grup kompleks; DJP pakai risk management 27 variabel, pemeriksaan.

DJBC akan meninjau relaksasi pelunasan pita cukai menjadi 90 hari mulai 2026, kebijakan 2020‑2024 saat pandemi Covid-19 yang mendukung arus kas rokok.

Pemkot Tangerang beri diskon 10 persen BPHTB mulai 10 Desember 2025 untuk mengurangi beban pembeli properti dan mempercepat realisasi pajak daerah.

Menteri Pertahanan menyatakan 80 persen timah Indonesia diselundupkan, menghilangkan potensi pajak dan menurunkan pendapatan PT Timah.

KPP Pratama Natar mengunjungi instansi pemerintah Lampung Selatan pada 12 November 2025 untuk menegaskan kewajiban pajak serta memperkenalkan Coretax

Direktorat Jenderal Pajak akan tukar data kepemilikan properti lintas negara otomatis 2029‑2030 via IPI MCAA, untuk tingkatkan transparansi pajak.

Infografis menjelaskan tiga jenis pemotongan PPh 21 bagi pegawai tetap pada masa pajak terakhir: potongan normal, final, dan penyesuaian akhir.

AS akan bertemu pejabat Indonesia di Washington untuk bahas perjanjian yang turun masuk dari 32% menjadi 19% meski Indonesia belum penuhi komitmen.

Asosiasi Homestay Bali menolak rencana penutupan Airbnb, meminta regulasi inklusif, legalisasi, dan pendataan untuk melindungi PAD serta usaha kecil.