PMK, UU, dan peraturan teknis terbaru terkait perpajakan dan fiskal.
27 Okt 2025
Filipina naikkan batas tunjangan bebas pajakākesehatan, beras, seragamāuntuk kurangi beban pekerja tengah inflasi, meski penerimaan negara berkurang.
Kementerian Dalam Negeri melarang pemerintah daerah menaikkan tarif PBB atau NJOP dalam APBD 2026, berpedoman pada Permendagri 14/2025.
Direktorat Jenderal Pajak beri diskon PPN pada tiket pesawat untuk perjalanan Natal dan Tahun Baru, diumumkan 27 Oktober 2025.
DJBC keluarkan Keputusan KEP-200/BC/2025 menata wilayah kerja penetapan 36 bandara umum dan 3 bandara khusus internasional, berlaku 14 Okt 2025.
Kemendagri terbitkan pedoman target pajak dan retribusi daerah APBD 2026, berdasar potensi tiga tahun terakhir, kebijakan makro, dan penilaian
Purbaya mengaku perbaikan Coretax tak selesai Oktober 2025 karena software terikat kontrak vendor; kontrol kode sumber diserahkan Desember 2025.
DJP ancam penyanderaan, blokir rekening, lelang aset bagi yang tak kooperatif; hingga 27 Okt 2025, DJP kumpulkan Rp7 triliun dari tunggakan Rp60
Pemerintah Jerman mulai 1 Januari 2026 beri pembebasan pajak ā¬2.000 per bulan bagi pensiunan yang tetap bekerja, kecuali PNS dan miniājobs.
26 Okt 2025
Di Indonesia, prinsip selfāassessment yang hanya menghitung pajak sendiri kini meluas, memaksa wajib pajak mengumpulkan dan menyetor pajak pihak lain.
Direktorat Jenderal Pajak menyatakan keluhan wajib pajak tentang skema tarif efektif rataārata (TER) PPh 21 telah ditangani, kebijakan berlaku sejak 1
Kemenperin menilai rencana kemasan polos rokok dapat menimbulkan masalah bagi industri tembakau, kemiripan dengan rokok ilegal serta pasar gelap.
Pemerintah menjelaskan pajak atas orang pribadi yang meninggal dan meninggalkan warisan, termasuk prosedur pelaporan serta tarif yang berlaku.
