Ulama dan DJP Bahas Fatwa Pajak Berkeadilan di Munas 2025

Menjelang Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) 2025, pimpinan MUI dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengadakan pertemuan untuk membahas fatwa pajak berkeadilan. Pertemuan tersebut berlangsung di kantor MUI, Jakarta, dan melibatkan Ketua Bidang Fatwa MUI Prof. KH Asrorun Ni’am Sholeh.

Kedua lembaga sepakat bahwa pajak tidak hanya urusan administratif, melainkan juga kewajiban moral yang harus selaras dengan prinsip syariah. Fatwa yang direncanakan akan memberikan landasan hukum Islam bagi wajib pajak, termasuk usulan insentif berupa kredit pajak bagi pembayar zakat.

Jika fatwa tersebut dihasilkan, diharapkan dapat memperkuat kepatuhan pajak, meningkatkan transparansi pengelolaan dana publik, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial di kalangan wajib pajak Muslim.