Peran Ekualisasi dalam Pemeriksaan Pajak dan Pentingnya
Ekualisasi dalam pemeriksaan pajak mencocokkan laporan keuangan dengan SPT, membantu temukan ketidakpatuhan, namun butuh dokumentasi lengkap.
IKLAN
Memuat slot top-leaderboard…
Berita Terbaru
Update terakhir:
PT Aesthetic Dapat Izin Kawasan Berikat, Ekspor Kosmetik ke AS
PT Aesthetic and Health Beauty memperoleh izin Kawasan Berikat, mendapat pembebasan bea masuk, PPN dan PPnBM, serta ekspor kosmetik ke Amerika
PP 44/2025 Tegaskan Aturan Penghentian Layanan Penagihan PNBP
PP 44/2025 mempertegas penghentian layanan bagi wajib bayar PNBP, mencakup individu, badan, penjamin, serta denda 2% per bulan hingga 24 bulan.
Kantor Pajak Nusa Tenggara Soroti Selisih Data Pusat‑Daerah Hotel
Diskusi pajak 4 Nov 2025 oleh DJP Nusa Tenggara bahas selisih data pusat‑daerah di hotel‑restoran Lombok Utara, perkuat sinergi dengan asosiasi hotel.
Biaya Hidup Keponakan Tidak Tambah PTKP bagi Wajib Pajak
Wajib pajak yang menanggung biaya hidup keponakan tidak dapat menambah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), karena hanya keluarga lurus dan semenda
Batch 2 Pelatihan Negosiasi Pajak dengan Kreativitas & Humor
DDTC & IHIK3 adakan pelatihan negosiasi pajak 4 Des 2025, Menara DDTC, Jakarta. Kursus menggabungkan teknik pajak dan humor; biaya mulai Rp1,5 juta.
KPP Purbalingga: BUMDes Punya Kewajiban Pajak Berbeda dari Pemdes
KPP Pratama Purbalingga menegaskan BUMDes diperlakukan seperti perusahaan, bukan pemdes, serta menjelaskan tarif final 0,5 % untuk omzet < Rp4,8
Pemkab Lombok Timur Bebaskan Denda PBB-P2 2014-2023
Pemkab Lombok Timur menghapus denda PBB-P2 bagi wajib pajak yang menunggak 2014‑2023, guna dorong peningkatan PAD dan kepatuhan pajak daerah.
Kemenkeuangan minta daerah realisasikan APBD, Redenominasi, dan
Kemenkeuangan minta daerah realisasikan APBD, BI rencanakan redenominasi rupiah, dan BPK tekankan kebijakan pajak selaras FTC 2019.
KPP Palopo: Syarat SKTD dan RKIP untuk Fasilitas PPN Bebas
KPP Pratama Palopo menjelaskan prosedur dan syarat SKTD PPN serta pengisian RKIP, meliputi pelaporan SPT, utang, dan kode barang sesuai KLU.
BPK Minta Pemerintah Jaga Kesesuaian Insentif DTP dengan FTC IMF
BPK menyatakan insentif DTP tidak lagi termasuk belanja perpajakan karena PMK 122/2024, dan meminta pemerintah memastikan agar tetap sesuai FTC IMF
Kanwil DJP Jakarta Selatan I Jamin Restitusi Wajib Pajak 2025
Kanwil DJP Jakarta Selatan I Dionysius Lucas Hendrawan memastikan hak restitusi wajib pajak terpenuhi pada 2025, serta target APBN Rp103,64 triliun.