Regulasi
PMK, UU, dan peraturan teknis terbaru terkait perpajakan dan fiskal.
PMK 72/2025: Pengembalian PPh 21 bagi Pariwisata
29 Okt 2025
PMK 72/2025 mengatur pengembalian dan kompensasi kelebihan PPh 21 bagi pegawai pariwisata yang mendapat DTP, serta prosedur laporan bagi pemberi
Insentif PPh 21 DTP untuk Klub Malam, Karaoke, dan Pijat
29 Okt 2025
PMK 72/2025 menambah klub malam, karaoke, diskotek, dan rumah pijat yang dapat memperoleh insentif PPh 21 DTP bagi pekerja memenuhi syarat.
Purbaya Janjikan Kenaikan Pajak Saat Pertumbuhan > Enam Persen
29 Okt 2025
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kenaikan tarif pajak hanya bila pertumbuhan ekonomi Indonesia melampaui enam persen, serta menekankan
Kota Malang Jadikan Kompos
29 Okt 2025
DLH Kota Malang tetapkan tarif kompos Rp700/kg dan Rp4.500/kemasan 5 kg, menjadikannya retribusi baru yang pada Oktober 2025 capai 62 % target 15 juta
Kurs Pajak 29‑4 Okt 2025: Rupiah Melemah terhadap Dolar AS
29 Okt 2025
Kurs pajak minggu 29 Okt‑4 Nov 2025 ditetapkan, rupiah melemah terhadap dolar AS dan hampir semua mata uang mitra. Nilai baru berlaku selama 7 hari
Malta Beri PTKP Rp357 Juta untuk Wajib Pajak Beranak Dua
29 Okt 2025
Mulai 2026, Malta beri PTKP €18.500 (sekitar Rp358 juta) bagi pasangan menikah dengan dua anak atau lebih, untuk tingkatkan angka kelahiran 1,06.
BRIN Dorong Industri Manfaatkan Supertax Deduction untuk Litbang
29 Okt 2025
BRIN mengingatkan industri ajukan supertax deduction, insentif pajak hingga tiga ratus persen biaya litbang, lewat OSS sesuai PMK 81/2024.
Menteri Keuangan Minta Pemda Belanja Produktif, Pantau Hingga
29 Okt 2025
Menteri Purbaya Yudhi Sadewa minta pemda alokasikan dana Transfer ke Daerah produktif, dipantau hingga kuartal I 2026 untuk dorong ekonomi regional.
Tunggakan PKB di Bengkulu Capai Rp1 Triliun dari 905.826
29 Okt 2025
DPRD Bengkulu laporkan tunggakan PKB senilai Rp1 triliun hingga Oktober 2025, berasal dari 905.826 kendaraan, mayoritas pribadi.
SVG Perluas Bebas PPN untuk Makanan dan Popok Dewasa Mulai 3
29 Okt 2025
SVG memperluas pembebasan PPN pada 9 barang, termasuk 8 makanan tambahan dan popok dewasa, berlaku 3 Nov 2025, mengurangi penerimaan US$8 juta per
Kurs Pajak 29 Oktober – 4 November 2025 Menunjukkan Pelemahan
29 Okt 2025
Rupiah melemah terhadap dolar AS, dolar Singapura, dan euro pada 29 Okt‑4 Nov 2025, sesuai KMK No 22/MK/EF.2/2025 untuk PPN, PPnBM, dan bea masuk.
Pemerintah Tangung PPh 21 untuk Pekerja Sektor Pariwisata
29 Okt 2025
Pemerintah Indonesia menanggung beban PPh Pasal 21 bagi pekerja sektor pariwisata, mengurangi pajak penghasilan yang biasanya dipotong dari gaji