Pemerintah target jalan tol 2.500 km untuk pembiayaan

Indonesia memiliki wilayah luas sehingga kebutuhan infrastruktur jalan sangat tinggi. Pemerintah menargetkan pembangunan jalan tol sepanjang 2.500 km antara 2025 dan 2029 dengan perkiraan biaya Rp725 triliun. Untuk menutup kebutuhan dana, dipertimbangkan penerapan PPN atas jasa tol.

Menurut World Bank 2020, panjang jalan per kapita Indonesia hanya 2,02 m, lebih rendah dari Thailand (2,79 m) dan Malaysia (5,52 m). Kajian Kemenhub 2023 menunjukkan rata‑rata waktu tempuh 2,3 jam per 100 km pada jalan utama, lebih lambat dibanding tetangga. Kebijakan PPN pernah direncanakan dalam PER‑10/PJ/2015 namun ditunda oleh PER‑16/PJ/2015.

Penerapan PPN dapat menambah penerimaan negara, dengan alokasi khusus (earmarking) untuk pembangunan jalan baru dan transportasi publik, sekaligus memberi insentif mengurangi penggunaan mobil pribadi. Namun kebijakan harus dirancang agar tidak menaikkan biaya logistik nasional. Jika berhasil, kebijakan ini dapat meningkatkan keadilan akses jalan tol dan mempercepat realisasi proyek infrastruktur. Baca sumber lengkap di news.ddtc.co.id (https://news.ddtc.co.id/komunitas/lomba/1814660/menyalakan-kembali-ppn-jalan-tol-untuk-keadilan-fiskal-dan-pendanaan).